Infokaltim.id, Tenggarong- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen terus melakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui dunia pendidikan dengan memperkuat fasilitas pendidikan.
Salah satunya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Geologi Pertambangan yang saat ini bangunanya berdiri di atas lahan milik Pemkab Kukar.
Tentu pihak Yayasan SMK Geologi Pertambangan menginginkan agar status lahan sekolah tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pihak sekolah, sehingga ke depan lebih fokus dalam mengembangkan dan meningkat kualitas pendidikan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto menyebutkan pihak pemerintah tetap mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperjelas status lahan SMK tersebut.
“Sebagai pemerintah prinsipnya tetap mengedepankan kualitas pendidikan di Kukar, sehingga untuk status lahan tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah,” sebutnya.
Dafip mendorong agar pihak Yayasan SMK Geologi Pertambangan tersebut segera melakukan perhitungan kebutuhan yang pasti sehingga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
Terkait masalah tersebut dibahas di DPRD Kukar, melalui rapat dengar pendapat antara pihak yayasan dan Pemkab Kukar yang difasilitasi oleh jajaran Anggota DPRD Kukar pada Rabu (21/10/2026) di Gedung DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani setelah mendengarkan arguementasi dari seluruh peserta rapat, dirinya mendorong agar status lahan pinjam pakai oleh Yayasan Pendidikan Latimojong Kukar yang mengelola SMK Geologi Pertambangan sejak tahun 2001 silam tersebut difasilitasi oleh Pemkab Kukar.
“Kami mengarahkan agar statusnya diperjelas dengan skema hibah dari Pemkab Kukar ke Yayasan,” pungkasnya.
Diektahui, lokasi SMK Geologi Pertambangan berdiri di atas hamparan kawasan terpadu seluas 6,9 hektare di Bukit Biru yang juga menampung berbagai fasilitas umum dan sosial daerah, seperti Gedung KNPI, bekas kantor Panji, Lapangan Pemuda, Taman Ulin, Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga Sekolah Dasar.
Kendati demikian, Yani mengusulkan skema hibah tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan yayasan saja, tidak secara menyeluruh mengingatkan lahan tersebut juga masih dimanfaatkan oleh fasilitas umum lainnya.
[ard|adv]