Infokaltim,id Tenggarong- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, melalui Sekda Sunggono, memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Ke-7 masa sidang I.
Rapat yang digelar pada Kamis (12/9/2024) malam di Ruang Paripurna DPRD Kukar ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kukar.
Dalam penyampaiannya, Sunggono menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan dokumen penting yang mencerminkan penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Kata dia, penyesuaian ini dilakukan agar anggaran tetap relevan dengan situasi terkini dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan di Kukar.
“Kukar sebagai wilayah yang dinamis memerlukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan APBD Kukar 2024. Salah satunya adalah kewajiban jangka pendek terkait utang pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2023, yang sudah direview oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK.
Selain itu, terdapat pergeseran anggaran untuk mencapai target kinerja yang berpengaruh pada struktur belanja dan pendapatan.
Menurut Sunggono, penyesuaian pendapatan juga dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi dan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berdasarkan audit BPK.
“Kedua faktor inilah yang berdampak pada penerimaan secara umum,” tutup Sunggono.
[Adv|DPRD Kukar]