Infokaltim.id, Jakarta- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan proses pembangunan infrastruktur di PPU.
Sebab itu, Bupati Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Kementerian Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemeninfra) yang dilaksanakan diruang rapat lantai IV Gedung Kemeninfra, untuk membahas potensi wilayah serta arah pembangunan Kabupaten PPU ke depan dengan mengusung sejumlah usulan pembangunan di wilayah Kabupaten PPU pada Rabu (23/09/2026).
Mudyat Noor memaparkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur sebagai upaya membangun konektivitas antar daerah yang mampu menghadirkan multi efek ekonomi masyarakat.
Diantaranya adalah pembangunan Jembatan Riko, Pelabuhan Nenang, pengembangan fungsi Bandara VVIP dan dorongan terhadap sektor pembangunan infrastruktur pendukung lainnya
Pemaparan Bupati Mudyat Noor itu menyampaikan sejumlah potensi strategis yang dimiliki PPU, sekaligus memaparkan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah PPU.
“Pembangunan Pelabuhan Nenang dan pembangunan Jembatan Riko yang paling urgent dalam pembahasan tersebut, apabila usulan yang sedang diperjuangan ini terlaksana akan sangat berdampak bagi perkembangan perekonomian di wilayah PPU,” ungkap Mudyar Noor.
Selain itu juga PPU sebagai wilayah berbatasan langsung dengan IKN tentu dampak pembangunan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian, disebutkan Mudyat bahwa pembangunan pelabuhan nenang akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa, karena letak pelabuhan tersebut tidak akan mengganggu alur pelayaran di sekitar wilayah teluk Balikpapan.
“Pelabuhan Nenang jika nanti dapat terbangun maka sebenarnya ini adalah makanan bagi kami di daerah, karena posisi pelabuhan ini sangat strategis dan tidak mengganggu alur pelayaran yang melintasi teluk balikpapan,” harapnya.
Mudyat Noor mengharapkan agar usulan sejumlah pembangunan di PPU ke Kementerian Infrastruktur dapat disetujui dan dilaksanakan dengan dukungan pemerintah pusat sebagai bagian dari proses pembangunan untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang pada akhirnya ekonomi masyarakat pun semakin meningkat.
[hms|anl|adv kmf ppu]