Infokaltim.id, Bontang- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menilai instruksi pemerintah yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkontribusi sumbang telur untuk cegah stunting kurang tepat.
Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menginstruksikan OPD di wilayahnya menyumbang telur masing-masing dua piring. Terhitung mulai 8 Agustus 2023 kemarin, bertepatan dengan dilaksanakannya rembuk stunting tingkat kota.
Menurut wakil rakyat itu, seharusnya pemerintah langsung menganggarkan program tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 mendatang.
Terlebih APBD-Perubahan belum disah-kan, sehingga pemerintah masih memiliki waktu merubah hal-hal yang perlu diprioritaskan salah satunya pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Kota Taman.
“Baiknya langsung dianggarkan saja, jadi OPD terkait tinggal menjalankan programnya. Menurut saya salah kaprah jika diwajibkan pada OPD sumbang telur,” tuturnya saat dihubungi, Sabtu (12/08/2023).
Kata dia, jika upaya penekanan stunting dianggarkan langsung oleh pemerintah maka bukan hanya nutrisi dari telur saja yang didapatkan balita berisiko stunting, akan tetapi juga bisa diimbangi dengan pemberian susu, daging serta makanan penyeimbang gizi lainnya.
Selain itu, Agus Haris pun menyarankan pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang menangani kasus stunting agar dapat menyasar seluruh keluarga yang rentang mengalami stunting.
“Banyak perusahaan industri, tinggal dibagi di wilayah buffer zone masing-masing. Dinas kesehatan dan dinas sosial juga sudah bisa mendata ulang, jadi bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
[Mra|Anl|Ads]