Infokaltim.id, Samarinda- Permasalahan parkir liar di Kota Samarinda masih menjadi tantangan meski upaya penertiban telah berulang kali dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menekankan bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini terletak pada kesadaran masyarakat.
“Majunya satu kota tidak mesti ditanggung atau diberikan beban tanggung jawabnya kepada pemerintah ataupun aparat saja. Tugas yang paling penting adalah masyarakatnya, karena merekalah yang merasakan dan menjalani kehidupan ini,” ujar Deni.
Dia menjelaskan bahwa Dishub telah menetapkan zona-zona parkir yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
“Kita harapkan juknis (petunjuk teknis, red) ini disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Kita tidak ingin nantinya masyarakat beralasan bahwa mereka tidak tahu,” tambahnya.
Deni juga mendorong adanya tindakan terukur terhadap pelanggar.
“Kita sering menemukan kendaraan yang digembok. Saya kira itu langkah yang tepat karena sebelumnya sudah ada peringatan berupa penempelan stiker, namun tidak diindahkan,” tegasnya.
[Ary|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
