Infokaltim.id, Samarinda- Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Samarinda dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada kabupaten/kota.
Melihat itu, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar memberikan tanggapannya. Ia bilang, predikat itu merefleksikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) membuahkan hasil yang positif.
Meski begitu, Deni menekankan aspek penting lain yang harus diperhatikan. Aspek itu adalah penekanan angka terhadap kekerasan anak di Samarinda.
Deni mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Samarinda masih perlu jadi perhatian serius. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi.
Menurutnya, upaya edukasi dan perlindungan yang dilakukan secara masif dapat mengurangi kekerasan terhadap anak. Misal, sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah.
Pria yang tergabung dalam Partai Gerindra itu menyampaikan, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga predikat Kota Layak Anak di wilayahnya.
“Banyak hal yang menjadi (indikator) kota layak anak, seperti pemenuhan Playground di setiap kecamatan dan kelurahan, serta pembentukan ruangan khusus untuk anak-anak di kantor pelayanan,” terang Deni.
Deni mengatakan, salah satu indikator yang membawa Samarinda mendapatkan predikat itu adalah, tersedianya playground di setiap kecamatan dan kelurahan.
“Salah satu aspek kita dapat peringkat kemarin adalah ketika (Pemkot) berhasil membuat Playground di setiap kecamatan dan kelurahan. Artinya, ini salah satu indikator atau standarisasi untuk menempatkan Samarinda sebagai kota layak anak,” ungkap Deni.
Pria yang akrab disapa Deni itu mengatakan, predikat yang telah diraih ini sekiranya bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga tidak hanya penghargaan saja yang diraihnya, tapi masyarakat juga bisa merasakan dampaknya. Tentu untuk mewujudkan hal itu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, utamanya adalah pemerintah
[Anr|Anl|Ads]