Disketapang Targetkan 2024 Tidak Ada Lagi Daerah Rawan Pangan di Kukar

Infokaltim.id, Tenggarong- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kukar (Disketapang), di Hotel Grand Fatma, Selasa (21/03/2023) siang.

PLT Disketapang Kukar, Wiyono mengatakan forum tersebut diadakan dalam rangka singkronisasi terhadap capaian target indikator inti, yang salah satunya berkenaan dengan kemampuan menyediakan pangan di Kukar.

Wiyono mengaku hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Disketapang tapi harus melalui kerjasama antar pihak seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkim.

“Berbicara ketahanan pangan salah satunya berbicara luas lahan pertanian yang ada di daerah tersebut. Tentu menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian,” terangnya.

Kemudian air bersih menjadi tugas Perkim. Terhadap desa-desa yang ditetapkan tadi kita harapkan intervensinya berkolaborasi secara bersama dan bersinergi.

Wiyono mengaku melalui hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, beberapa program hanya sebatas pada wacana namun tidak ada tindak lanjut.

“Nah, melalui forum ini kita kolaborasi terhadap persoalan atau indikator desa rawan pangan melalui masing-masing perangkat daerah melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” jelas Wiyono.

Ke depan Wiyono akan memprioritaskan program pembangunan kepada 19 desa rawan pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menargetkan 2024 tidak ada lagi daerah rawan pangan di Kukar.

“Kita berharap tidak ada lagi daerah rawan pangan, secara nasional sebenarnya tidak ada tetapi persoalannya indikatornya ditetapkan dari pusat,” terangnya.

Wiyono memberikan contoh, seperti Desa Muara Enggelam sebagai indikator, desa tersebut tidak memiliki lahan sawah disebabkan daerahnya di atas air. Karenanya, lanjut dia, yang lebih penting dari lahan persawahan adalah distribusi pangan yang sampai ke daerah tersebut.

“Karena di sana kan sebagian mereka orang mampu. Jadi intinya distribusi pangan kepada daerah yang tidak bisa menghasilkan pangan itu harus bisa berjalan lancar,” ujar Wiyono.

“Artinya bukan karena tidak bisa makan tapi hanya tidak bisa menanam saja karena lahannya enggak ada. Karena kita enggak mungkin membuat sawah di Muara Enggelam karena di situ air semua,” tutup Wiyono.

[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar]