Infokaltim.id, Penajam – Pengawasan terhadap usaha hiburan, khususnya tempat karaoke dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah daerah menilai perlu ada penyesuaian regulasi agar kegiatan usaha di lapangan berjalan sesuai klasifikasi dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Amrullah, mengatakan pengawasan usaha hiburan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hasil kunjungan lapangan sebelumnya juga masih perlu dibahas kembali, terutama menyangkut kesesuaian aktivitas usaha dengan dasar hukum yang berlaku.
Menurutnya, terdapat pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk kegiatan karaoke. Namun, izin tersebut perlu dicermati kembali dengan aktivitas yang sebenarnya berlangsung di lapangan.
“Pelaku usaha memang ada yang sudah memiliki NIB dan KBLI karaoke. Tetapi, kami perlu melihat apakah kegiatan yang dilakukan di lapangan benar-benar sesuai dengan perizinan yang dimiliki,” ujar Amrullah.
Ia menegaskan, izin usaha karaoke tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk menjual minuman beralkohol. Sebab, kegiatan penjualan minuman beralkohol memiliki klasifikasi usaha dan persyaratan perizinan tersendiri.
Dalam ketentuan yang menjadi pembahasan, penjualan minuman beralkohol berkaitan dengan klasifikasi usaha tertentu, seperti hotel, restoran, dan bar. Karena itu, pelaku usaha yang ingin menjalankan aktivitas tersebut harus menyesuaikan klasifikasi usaha serta memenuhi persyaratan perizinannya.
Amrullah memperkirakan terdapat lebih dari 20 usaha yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Namun, jumlah pastinya masih perlu diverifikasi kembali melalui pendataan dan pemeriksaan di lapangan. Di sisi lain, PPU telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang penjualan minuman beralkohol. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan penjualan minuman beralkohol di tempat karaoke.
Menurut Amrullah, ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dan kondisi kegiatan usaha saat ini.
“Dalam rapat terakhir, kami merekomendasikan agar Perda tersebut direvisi. Sebab, ada beberapa ketentuan yang perlu dibahas kembali agar regulasinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut juga pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD PPU. Dalam pembahasan itu, muncul wacana mengenai kemungkinan pengaturan atau legalisasi kegiatan usaha tersebut.
Meski demikian, Amrullah menegaskan DPMPTSP tetap harus menjalankan fungsi pelayanan perizinan berdasarkan regulasi yang berlaku. Pihaknya tidak dapat memberikan izin di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Selain persoalan aturan daerah, persyaratan klasifikasi usaha juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Untuk KBLI tertentu, terdapat ketentuan kebutuhan modal minimal yang disebut mencapai Rp5 miliar dan masuk dalam kategori usaha skala menengah.
Terkait penegakan aturan, ia menyebut kewenangan pemberian sanksi berada pada OPD yang membidangi penegakan peraturan, termasuk Satpol PP. Sementara itu, DPMPTSP menjalankan fungsi pelayanan dan penerbitan perizinan sesuai kewenangannya. Adapun pembahasan maupun perubahan Perda menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan tersebut bersama pihak terkait.
“Kami berharap pembahasan regulasi dapat memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]