Infokaltim.id, Bontang- Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun, layanan kesehatan bagi warga dinilai belum maksimal. Salah satu masalah yang masih menghantui adalah kasus gizi buruk yang berdampak pada banyak anak di kota tersebut.
Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, secara tegas mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang dianggap belum mampu mengatasi permasalahan ini meski memiliki anggaran yang besar. Heri menyoroti pentingnya penanganan gizi buruk yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
“Ini bukan soal waktu singkat, melainkan pekerjaan yang membutuhkan keberlanjutan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang tepat soal gizi agar mereka sadar pentingnya kesehatan bagi anak-anak mereka,” ungkap Heri dalam wawancara belum lama ini.
Menurut Heri, tata kelola anggaran daerah masih belum berimbang, dengan alokasi anggaran yang lebih besar diarahkan ke pembangunan fisik, sementara sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan, masih terabaikan.
“Alokasi anggaran untuk sektor fisik terlalu dominan. Sementara kesehatan yang sangat fundamental malah terpinggirkan. Padahal, tenaga kesehatan sudah bekerja keras, tapi tanpa dukungan anggaran yang layak, hasilnya tidak akan maksimal,” tambahnya.
Meskipun anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan telah diatur dalam APBD, Heri menilai alokasinya masih belum cukup untuk mengatasi kebutuhan layanan kesehatan yang semakin mendesak.
Selain itu, Heri juga menyoroti birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan jaminan kesehatan melalui BPJS. Ia menyarankan agar proses pengurusan BPJS disederhanakan, terutama dalam situasi darurat.
“Kenapa harus ada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kalau sudah ada KTP? Kita bisa menyederhanakan proses ini agar masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat dan efisien,” tegasnya.
Heri mendesak agar pemerintah segera meninjau ulang kebijakan terkait pelayanan kesehatan dan alokasi anggaran. Ia berharap sektor kesehatan mendapatkan perhatian lebih besar, tidak hanya dari segi anggaran, tetapi juga dari penyederhanaan birokrasi agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
“Dengan APBD sebesar ini, seharusnya masyarakat Bontang tidak lagi dipusingkan oleh masalah gizi buruk dan kendala dalam mengakses layanan BPJS. Pemerintah harus lebih tegas dalam memprioritaskan kesehatan warganya,” tutupnya.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]