Infokaltim.id, Bontang- DPRD Kota Bontang mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, menyusul rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.
Hingga Oktober 2024, realisasi belanja modal dan operasional masih jauh dari target yang telah ditetapkan, menimbulkan kekhawatiran terhadap lambannya kinerja OPD.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi ini. Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memantau perkembangan serapan anggaran.
“Serapan anggaran hingga saat ini masih rendah, terutama di sektor belanja modal dan operasional. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena jika dibiarkan, program-program prioritas tidak akan berjalan optimal,” ungkap Andi Faiz pada Kamis (17/10/2024).
DPRD Bontang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 605 miliar untuk program prioritas, yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta proyek perumahan. Namun, lambatnya realisasi program-program tersebut dikhawatirkan akan mengurangi manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat.
Selain itu, anggaran belanja modal tahun ini mencapai Rp1,2 triliun, sementara belanja operasional sebesar Rp2,1 triliun.
“Dengan diterapkannya e-Katalog, kami harap program-program yang tertunda bisa segera dilaksanakan sehingga target serapan anggaran tercapai sebelum akhir tahun,” tambah Andi Faiz.
Ia juga menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan oleh Sekda untuk memastikan OPD bekerja sesuai target. DPRD berharap agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun akibat keterlambatan program.
“DPRD akan terus memantau dan mendorong OPD agar memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disahkan. Jangan sampai ada SiLPA yang tinggi di penghujung tahun,” tegasnya.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, DPRD Kota Bontang mendesak percepatan pelaksanaan program-program, khususnya di sektor infrastruktur dan layanan publik, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
[Ryu/Adv DPRD Bontang]