Infokaltimid, PPU – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), John Kenedi mendorong perluasan penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai upaya untuk mencegah pungutan liar dalam berbagai layanan pemerintahan.
Menurut John, penerapan sistem pembayaran non-tunai ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa semua transaksi langsung masuk ke rekening pemerintah daerah (pemda), sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.
John juga mendorong agar sistem QRIS diterapkan di sektor pariwisata PPU secara lebih luas, tidak terbatas hanya di Pantai Sipakario.
“Saya berharap sistem pembayaran non-tunai ini dapat diterapkan di lebih banyak destinasi wisata,” kata John.
Sebagai politisi dari Partai Demokrat, John menekankan bahwa penerapan QRIS juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam rangka menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, langkah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari luar daerah yang ingin mengunjungi PPU.
“Kita perlu mengembangkan sektor pariwisata yang dapat menarik minat masyarakat luar, khususnya dengan adanya pemindahan ibu kota ke PPU,” pungkasnya.
[nly|anl|ads]