Infokaltim.id, PPU- Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menegaskan pentingnya pengawasan intensif terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, khususnya pada sektor-sektor kritikal seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pelabuhan, dan pasar.
Raup menyatakan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar anggaran digunakan secara tepat sasaran dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami, di DPRD, memiliki kewajiban untuk mengawasi langsung pelaksanaan proyek. Khususnya, sektor-sektor strategis seperti PDAM, pelabuhan, dan pasar perlu mendapatkan perhatian lebih karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat,” ungkap.
Ia menambahkan bahwa DPRD PPU memiliki komitmen penuh untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata.
Dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang solid, Raup menyatakan bahwa DPRD kini memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ini menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat PPU melalui pelaksanaan proyek yang tepat guna dan berkualitas.
Raup juga menekankan bahwa ketepatan penggunaan APBD sangat penting, bukan hanya dari segi alokasi dana, tetapi juga hasil yang dicapai.
“Ketepatan penggunaan APBD sangat krusial. Bukan hanya tentang mengalokasikan dana, tapi juga memastikan bahwa setiap sen yang dihabiskan dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa sektor-sektor ini sering kali menjadi sorotan masyarakat karena kekurangan dalam kualitas layanan dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, pengawasan langsung dan ketat menjadi prioritas DPRD untuk memastikan bahwa proyek-proyek di sektor ini berjalan sesuai harapan.
Menurut Raup, keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan infrastruktur dan layanan publik yang tidak sesuai standar kerap kali muncul.
“Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan infrastruktur dan layanan publik yang tidak memenuhi standar. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami berharap untuk mengeliminasi masalah tersebut,” tambahnya.
Selain memastikan kualitas, Raup juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD. Ia meminta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang dijalankan agar tidak ada pemborosan atau penyimpangan yang terjadi.
“Pengawasan ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh APBD benar-benar memiliki dampak nyata yang positif bagi masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk membangun PPU yang lebih baik,” pungkas Raup Muin.
[rsm|anlads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
