Sabtu, November 21, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Pertanyakan Kontrol Program TJSL jika Perusahaan Bergerak Sendiri

DPRD PPU Pertanyakan Kontrol Program TJSL jika Perusahaan Bergerak Sendiri

Infokaltim.id, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan memiliki mekanisme pengawasan bersama. Keterlibatan DPRD dan perwakilan masyarakat dalam Forum TJSL dinilai penting agar kontribusi perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan pengawasan diperlukan karena selama ini perusahaan dapat menjalankan program tanggung jawab sosial masing-masing, kemudian melaporkan kegiatannya kepada forum.

Pola tersebut menyisakan pertanyaan mengenai kesesuaian antara bantuan yang diklaim perusahaan dengan pelaksanaan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Menurutnya, laporan perusahaan saja belum cukup untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan. Perlu ada keterwakilan masyarakat yang ikut terlibat sejak perencanaan sehingga sasaran dan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui bersama.

“Kalau hari ini setiap perusahaan mengeluarkan dana CSR, kemudian baru melapor ke forum, bisa kita kontrol? Benarkah itu terlaksana? Kalau melibatkan perwakilan masyarakat dan programnya sudah disusun, jelas kerangkanya mau ke mana,” ujar Ishaq.

Ia menegaskan, Forum TJSL tidak boleh hanya diisi unsur pemerintah dan perusahaan. DPRD serta masyarakat harus mendapat ruang dalam pembahasan maupun pengawasan program.

Prinsip keterwakilan itu diperlukan agar keputusan forum tidak didominasi kepentingan satu kelompok.

Ishaq juga mengingatkan agar kontribusi perusahaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, termasuk kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, pembentukan forum justru harus memastikan manfaat TJSL menjangkau masyarakat luas sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Kalau ada anggapan nanti peruntukannya hanya untuk teman-teman ASN atau PNS, itu salah besar. Yang kami dorong adalah keterlibatan DPRD dan perwakilan masyarakat. Tiga unsur ini harus ada, tidak boleh hanya pengusaha sendiri atau pemerintah sendiri,” tegasnya.

DPRD mengusulkan kepala daerah memimpin Forum TJSL dengan Wakil Bupati sebagai ketua harian. Ishaq menilai posisi tersebut akan memudahkan koordinasi dan menguatkan kewenangan forum dalam mengajak perusahaan berpartisipasi.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih kuat untuk mengoordinasikan para pelaku usaha dibandingkan jika undangan dan koordinasi hanya dilakukan antarpengusaha.

Melalui keterlibatan tiga unsur tersebut, DPRD berharap program TJSL memiliki arah yang jelas, dapat dipantau pelaksanaannya dan memberikan manfaat terukur bagi masyarakat PPU. Terlebih, kontribusi perusahaan dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ketika kemampuan pembiayaan melalui APBD semakin terbatas.

[say|adv dprd ppu]

Post Views: 2
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 319,611