Infokaltim.id, Samarinda – Persoalan klasik banjir dan tanah longsor masih menjadi tantangan utama pembangunan Kota Samarinda, hal ini terungkap dalam Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir 2025.
Berbagai keluhan dan usulan terkait permasalahan ini muncul dalam sesi tanya jawab forum tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkapkan keprihatinannya.
“Masih banyak masyarakat yang memilih tinggal di daerah pegunungan ataupun dipinggir sungai, padahal lokasi tersebut sudah dinyatakan berbahaya untuk ditinggali,” jelas Deni, selaku Ketua Komisi III, DPRD Kota Samarinda.
Merespons hal tersebut, pemerintah kota telah menjadikan normalisasi sungai sebagai kegiatan rutin OPD.
Kemudian, permasalahan warga lainnya, termasuk RT 39 daerah Sido Mulyo, mengajukan pembangunan polder untuk mengatasi banjir di wilayahnya.
“Namun, untuk pembangunan kolam retensi atau polder dalam lingkup perumahan, itu masih kewajiban dari perumahan itu sendiri untuk membuatnya” jelas Yuni.
Dampak banjir juga dirasakan sektor pendidikan, seperti yang dialami SDN 07 Samarinda Ilir yang terpaksa meliburkan siswa hingga tiga hari karena kesulitan membersihkan area sekolah.
Yuni, Bappeda Kota Samarinda menegaskan bahwa penanganan masalah ini akan diprioritaskan.
“Dalam menentukan prioritas pembangunan, kita fokus pada apa yang mendesak, bukan sekadar bagi-bagi kue” tegasnya.
Dalam menentukan 10 usulan infrastruktur, 5 ekonomi, 5 sosial budaya yang merupakan hasil pembahasan pada desk bidang musrembang kecamatan, hanya dipilih mana yang paling prioritas, bukan mendapatkan 2 bagian pada tiap Kelurahan.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa usulan terkait penanganan banjir dan longsor harus dimasukkan ke dalam sistem agar bisa ditindaklanjuti secara terstruktur.
[Ary|Anl|Ads]
