Infokaltim.id, Samarinda- Dinamika perubahan kebijakan pendidikan di tingkat nasional seringkali menimbulkan kebingungan di daerah. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menekankan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk fokus pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Anhar mengungkapkan bahwa seringnya perubahan kebijakan pendidikan membuat daerah kesulitan dalam menyesuaikan program yang telah berjalan. Menurutnya, alih-alih menunggu arahan pusat yang belum tentu cocok dengan kondisi lokal, Pemkot Samarinda sebaiknya mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak digunakan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” tegasnya.
Anhar juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan fasilitas pendidikan. Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk lebih aktif dalam mengalokasikan dana guna memastikan setiap sekolah memiliki ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang memadai, serta lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan guru.
Selain itu, politisi dari Partai PDIP ini juga mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan sinergi yang baik, ia yakin masalah infrastruktur sekolah di Samarinda dapat segera teratasi.
Sebelumnya, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Samarinda memang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, hingga masalah sanitasi yang tidak layak. Hal ini tentu berdampak pada kenyamanan dan keamanan siswa dalam menjalani proses belajar.
Dengan adanya desakan dari DPRD Samarinda, diharapkan Pemkot dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan. Langkah ini dipercaya akan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Samarinda, terlepas dari dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional.
[Arya|Anl|Ads]