Infokaltim.id, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda sedang merancang strategi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi mengungkapkan rencana pemberian kebijakan khusus terkait penanganan denda pajak. “Kami ingin membuat pendekatan persuasif agar masyarakat lebih taat membayar pajak,” jelasnya. Salah satu usulan yang menarik adalah mempertimbangkan pemutihan denda untuk mendorong kesadaran membayar pajak.
Strategi yang diusulkan mencakup beberapa pendekatan inovatif. Pertama, pemberian keringanan denda sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, pendekatan sistematis melalui jalur RT setempat untuk mendata dan mendorong wajib pajak.
Bahkan, rencana ini diperkuat dengan kebijakan tambahan yang sudah pernah diterapkan sebelumnya. Misalnya, pemberlakuan aturan di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak membayar pajak akan ditahan insentifnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan.
Andi Saharuddin menekankan bahwa peningkatan PAD bukanlah sekadar soal mengejar target keuangan, melainkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PAD Samarinda yang meningkat adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan persuasif ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pajak. Bukan lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah. Komisi II berharap dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat signifikan.
Rencana ini juga mencakup rencana turun langsung ke lapangan. Pihak terkait akan melakukan pendekatan mulai dari tingkat RT, memberikan pemahaman secara personal tentang pentingnya membayar pajak. Metode ini diharapkan lebih efektif dibandingkan pendekatan formal dan kaku.
Dengan strategi komprehensif ini, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan, sambil membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah.
[Arya|Anl|Ads]