Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor mendesak peningkatan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Menurut Astuti, peningkatan anggaran ini penting untuk memaksimalkan realisasi program-program yang telah direncanakan.
Dalam hearing dengan DP2PA terkait APBD murni 2023, Sopian menyoroti beberapa program yang belum dapat diimplementasikan karena kendala anggaran. “Ada beberapa program yang belum bisa diselesaikan karena kendala anggaran, jadi perubahan dalam pengalokasian anggaran sangat diperlukan,” ungkapnya.
Sopian juga menyoroti permasalahan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Samarinda, termasuk tingkat kekerasan, bullying di sekolah, dan penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, tantangan utama dalam penanganan masalah-masalah ini adalah kesiapan SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Dirinya juga menyoroti kekurangan tenaga psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). “UPTD PPA memiliki fasilitas yang memadai, namun jumlah tenaga psikolognya masih kurang. Saat ini, hanya ada empat psikolog, dan mereka diperlakukan sebagai relawan dengan gaji rendah,” jelas Sopian.
Dikatakan Sopian, dengan peningkatan anggaran DP2PA, diharapkan dapat memberikan gaji yang layak kepada para psikolog tersebut, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Politikus Golkar itu menyerukan dukungan dari Komisi IV DPRD Samarinda untuk pengalokasian anggaran yang memadai. “Kami berharap program-program DP2PA dapat mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Dengan begitu, DP2PA dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan perempuan di Samarinda,” tutupnya.
[Ard|Ads]