DPRD Samarinda Dorong Rencana Pemkot Bangun Teras Mahakam 2030, Dinilai Upaya Menata Perkotaan Lebih Menarik

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Guntur. (Infoklatim.id/Ist).

Infokaltim.id, Samarinda- Pembangunan Teras Mahakam yang direncanakan oleh Wali Kota Samarinda , Andi Harun disambut baik oleh Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Guntur.

Menurut Guntur, perencanaan pembangunan itu sebagai upaya menata  perkotaan khususnya Tepian Mahakam menjadi lebih imdah dan tertata.

Jika itu direalisasikan, Guntur yakin ada perubahan perkotaan semakin menarik, apalagi melihat vidio tron yang beredar itu.

“Saya juga melihat saat HUT Kota Samarinda Pak wali menampilkan vidio itu, dan sudah beredar di masyarakat melalui media sosial, sangat bagus kami menyambut baik rencana itu pasti  Tepian semakin bersih dan keindahan kota pasti kelihatan” ungkap Guntur, di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (09/02/2023).

Tapi kata Guntur perencanaan pembangunan Teras Mahakam meski sudah beredar di media sosial, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara resmi perencanaan itu ke komisi  III DPRD Samarinda.

“Secara resmi Pemkot Samarinda  belum menyodorkan dokumen atau perencanaan itu ke kami,” ujar Guntur.

Tangkapan layar tampilan video Pembangunan Teras Mahakam 2030

Kendati demikian, Politikus Demokrat itu menyebutkan rencana kegiatan pembagunan Teras Mahakam menuju 2030  itu dinilai menelan biaya yang tidak sedikit. Sementara saat ini Pemkot Samarinda juga sedang membangun mega proyek besar-besaran. “Misalkan trowongan, drainase, polder dan infrastruktur lainnya juga membutukan uang yang tidak sedikit, ratusan miliar,” sebutnya.

Meski pendapatan asli daerah (PAD) naik dan APBD cukup, maka dirinya mendorong agar  pembangunan itu dilanjutkan.

“Kalau perencanaan sudah disodor ke kami pasti kami sama-sama membahas agar pembagunan itu  bisa di laksanakan, nanti kami bisa  bahas secara teknis dengan dinas terkait,” pungkasnya.

Pada intinya, kata Guntur, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga memiliki perencanaan yang matang soal sekema anggaran, supaya jika ini direalisasi tidak menggangu aktifitas pekerjaan infrastruktur lainnya seperti penanggulangan banjir.

“Jangan sampai proyek itu jalan menghambat pekerjaan prioritas lainnya,” harapnya.

[Ard | Ads]