Infokaltim.id, Samarinda- Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra sebut pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat harus maksimal.
Seperti untuk urtusan sampah yang sempat diutaran oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal pengangkitan sampah dari rumah ke rumah dan dikenakan tarif sebesar Rp25 ribu.
Menurutnya, untuk anggaran menggaji tenaga harus seimbang dengan retribusi yang ditarik setiap bulannya, agar tidak kebingunan nantinya.
“Kontribusi yang dibayarkan masyarakat, dengan upah yang diterima ini harus sebanding. Kalau tidak berbanding nanti kita harus berpikir lagi carikan anggaran,” ungkap Samri.
Sebab, jika anggaran tidak berbanding maka akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
“Kalau APBD kita itu mencukupi, ya kenapa tidak, misalnya berlebihan saja uang kita, ya itu perlu dilakukan demi kenyamanan masyarakat kita,” urainya.
Tetapi, jika melihat anggaran yang ada dan ada kemungkinan tidak cukup, maka hal itu bisa menjadi alasan tidak bisa direalisasikan program jemput sampah.
[Anr|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
