Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor menilai kebijakan kurikulum merdeka belajar membumi tapi hasilnya tidak bergitu efektif.
Menurutnya, kebijakan merdeka belajar ini dapat menimbulkan kebingungan karena otomatis harus membuat penyesuaian yang baru dan juga memerlukan rincian anggaran yang baru pula.
Politkus Golkar itu menyebutkan, kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebingungan masalahnya kenapa belum selesai satu kurikulum ganti lagi kurikulum sehingga perlu penyesuaian dan anggaran baru perlu segala yang baru.
“Kami juga sudah menyuarakan langsung ke DPR RI Komisi X pada saat agenda hearing, dengan harapan ketika merumuskan suatu kebijakan baru harus memperhatikan juga terkait faktor lingkungan dan kepentingan daerah yang akan menjadi pelaksananya,” tuturnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Samarinda ini meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan sisi implementasi kebijakan pusat di daerah. Menurutnya keinginan bersama dalam memajukan dunia pendidikan harus di imbangi dengan mempertimbangkan dampak lain dan situasi kondisi pendidikan di daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
“Kami sudah sampaikan dengan DPR-RI pada saat hearing terkait juga dengan gaji honorer, guru swasta termasuk masalah kurikulumnya mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah juga,” jelasnya.
“Harusnya kita pertimbangkan lagi pemerintah pusat ini menyampaikan produk hukum tidak berdampak negatif terhadap daerah itu, kedua juga harus diperhatikan guru yang turun jam 6 itu harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang baru sehingga tidak terjadi pertengkaran rumah tangga,” tambahnya
Memang ada dampak positifnya bangun cepat dan lain-lain, efektivitasnya perlu di uji coba bagaimana nanti karena belum semua sekolah menerapkannya masih banyak yang belum efektif. Ada sebagian kelas yang menerapkan dan sebagian lagi kurikulum 2013.
[Ard|Ads]