Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam setiap rapat membahas masalah gaji pekerja Teras Samarinda. Menurutnya, hal ini menjadi kendala dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah pembayaran gaji 84 pekerja proyek tersebut.
“Pak, kalau Ibu Kadisnya sendiri itu nggak bisa datang, kenapa? Kita mengingat beberapa kali Ibu Kadis itu nggak pernah hadir, selalu kemudian diwakili. Ini juga secara pribadi mohon maaf kami sesal,” ungkap Ismail.
Ismail menjelaskan bahwa kehadiran pengambil kebijakan sangat penting untuk memastikan masalah gaji pekerja bisa diselesaikan dengan cepat. “Harapan kita, supaya kemudian ini clear, ini jelas masalahnya kemudian bisa dirunut dengan sejelas-jelasnya, pengambil keputusan dalam hal ini Ibu Kadis ada, sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan keputusan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa DPRD Kota Samarinda sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada pihak terkait, namun proses penyelesaian terhambat karena yang hadir bukan pengambil kebijakan. “Karena yang hadir bukan pengambil kebijakan, sehingga kemudian yang ada ya, jadi nggak bisa kemudian kita mau memutuskan secara langsung,” tambahnya.
Menurut Ismail, posisi DPRD adalah memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait. “Kita ini kan, DPRD ini kan bukan eksekutor. Fungsi kita ada tiga fungsi. Legislasi, pembuatan undang-undang, budgeting, penganggaran. Kemudian yang ketiga, pengawasan,” jelasnya.
Meski demikian, Ismail menegaskan bahwa DPRD terus mendorong penyelesaian masalah gaji pekerja dan berharap hak-hak mereka segera dipenuhi. “Intinya kemudian dari kita di DPRD Kota Samarinda berharap agar ini segera selesai. Hak-hak pekerja segera dipenuhi agar tidak ada lagi warga negara kita yang haknya terabaikan,” pungkasnya.
[Arya|Anl|Ads]