Sabtu, April 19, 2025
BerandaBeritaEdi Damansyah Minta OPD di Kukar Bekerja dengan Serius untuk Masyarakat

Edi Damansyah Minta OPD di Kukar Bekerja dengan Serius untuk Masyarakat

Infokaltim.id, Tenggarong- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (04/04/2024).

Kegiatan yang dihadiri oleh ketua DPRD Kukar, perwakilan Bappeda Provinsi, kepala- kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tersebut mengangkat tema Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan.

Bupati Edi Damansyah berharap momentum Musrenbang RKPD tersebut tidak hanya sebatas formalitas saja namun harus ada realisasi program prioritas bagi masyarakat Kukar.

Edi pun berpesan kepada seluruh kepala OPD agar membiasakan diri untuk turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu hal-hal yang diinginkan masyarakat.

“Jangan hanya menyuruh anak buah, Kasubag program nanti kepala OPD enggak tahu kondisi di lapangan,” ujar Edi.

Selain itu, hal tersebut diungkapkan Edi agar program atau kegiatan OPD di Kukar tidak monoton itu-itu saja. Ia pun menyarankan agar kepala OPD untuk merubah pola kerja dan pola pikirnya.

“Sekarang enggak bisa tertutup setelah ada by sistem, semua terlihat jadi kalau OPD yang kelihatan bagaimana kesiapan rencana internal, terkonsolidasi dengan baik yang berbasis kepada data dan memenuhi indikator-indikator kinerja utama.
Jadi sekarang by sistem,” jelas Edi.

Sementara itu, rencana Pemkab untuk menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan di Kaltim, Edi berharap agar dinas PU dan dinas Pertanian bisa berkolaborasi dan terintegrasi dengan baik terutama dalam menetapkan pembiayaan kegiatan.

Kedua dinas tersebut kata Edi harus berkolaborasi dalam bekerja untuk perbaikan infrastruktur tani seperti jalan, saluran irigasi, embung yang menjadi skala prioritas petani.

“Infrastruktur tani itu jalan usaha tani, saluran irigasi, bendungan. Itu kan kapasitas kewenangan PU dan Pertanian,” terang Edi.

“Ini yang belum disambung di lapangan. Kerjanya masih putus-putus. Intinya harus terintegrasi,” tutupnya.

[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar].

RELATED ARTICLES

Most Popular