Infokaltim.id, Samarinda- Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra kritisi efisiensi anggaran.
Di mana, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat membawa dampak serius terhadap sektor perhotelan.
Mhususnya akibat pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Nurhadi menilai, pengurangan dana perjalanan dinas secara langsung menurunkan tingkat okupansi hotel, yang selama ini sangat bergantung pada kegiatan instansi pemerintah.
“Dampaknya bukan hanya terasa di tingkat hotel, tapi merembet ke seluruh ekosistem ekonomi lokal yang bergantung pada aktivitas pemerintah,” ujar Nurhadi, Sabtu (26/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sektor perhotelan dan pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan mobilitas aparatur negara.
“Sebagian besar, bahkan mencapai 70 persen pendapatan hotel dan bisnis pendukungnya berasal dari kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini sangat berisiko bagi daerah-daerah yang PAD-nya tergolong kecil.
Ia mencontohkan Provinsi Jambi, yang disebut sangat bergantung pada pendapatan dari sektor perhotelan.
Penurunan aktivitas ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pendapatan pajak hotel dan memperlemah kemampuan fiskal daerah.
Dirinya mendorong pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan pemangkasan secara kaku.
Politisi PPP itu mengusulkan agar ada alternatif seperti skema harga perjalanan dinas yang lebih efisien atau insentif bagi daerah agar roda ekonomi tetap berputar.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih adaptif. Tujuan efisiensi bisa tetap tercapai, tapi tidak mengorbankan sektor-sektor ekonomi yang selama ini mendukung stabilitas fiskal daerah,” pungkasnya.[anr|anl|adv]