Infokaltim.id, Bontang- Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) memberikan pandangan umum mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemkot Bontang. Ketiga Raperda tersebut adalah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Penyelenggaraan Perpustakaan.
Maming, Wakil Ketua Fraksi PKB, PPP dan PDIP, menekankan bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. “Namun, pemerintah harus teliti dalam menentukan kriteria bagi setiap calon investor yang akan berinvestasi di Bontang,” ucapnya.
Terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi ini mendukung sebagai upaya Pemkot Bontang untuk meningkatkan kualitas kinerja yang meliputi efektivitas, efisiensi, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. “Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat menghasilkan kinerja maksimal, sehingga peningkatan pelayanan publik dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutur Maming.
Mengenai Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, fraksi ini menilai sebagai penunjang peningkatan sumber daya manusia, wawasan ilmiah, dan minat baca masyarakat. “Perpustakaan sebagai sumber informasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam memajukan kebudayaan daerah dan juga berfungsi sebagai wahana pelestarian budaya lokal,” tandas Maming.
[Lin|Ard|Ads dprd botng]