Infokaltim.id, Samarinda- Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai sarana efektif dalam menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui legislatif.
Ia menilai, kehadiran SIPD-RI seharusnya menjadi jembatan antara harapan masyarakat dan perencanaan pembangunan daerah, bukan justru menjadi hambatan karena alasan teknis.
“Dengan sistem ini, semestinya tidak ada lagi aspirasi yang tertahan di tengah jalan,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Pernyataan itu juga pernah disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim periode 2025–2029.
Hasanuddin juga menyoroti perlunya pendekatan pembangunan yang menyeluruh.
Ia mendorong agar pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai metode, mulai dari teknokratis hingga partisipatif agar hasil perencanaan tidak sebatas angka-angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan yang kita rancang harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan,” tegasnya.
Sebagai representasi politik dari Partai Golkar itu menyatakan komitmen DPRD untuk terus mengawasi penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, termasuk melalui pembahasan peraturan daerah serta pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
“DPRD bukan hanya mitra kerja, tapi juga penjaga amanah rakyat. Kami punya tanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan adil, merata, dan membawa manfaat jangka panjang,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]