Infokaltim.id, Samarinda– Program Pendidikan Gratis (Gratispol) yang menjadi unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung penuh program ini meski Kaltim tengah menghadapi tekanan fiskal.
Dalam forum yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025), Hasanuddin menilai Gratispol sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia dan menyebutnya selaras dengan agenda nasional.
“Pendidikan gratis bukan sekadar program, tetapi hak masyarakat yang harus kita jaga,” tegasnya.
Namun, ia juga menyoroti tantangan anggaran yang dihadapi Pemprov Kaltim, terutama akibat prediksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun depan.
Nilai DBH diperkirakan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, mengharuskan semua pihak mengencangkan ikat pinggang.
“Penurunan ini bukan hanya berdampak pada provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota,” jelas Hasanuddin.
Sebagai antisipasi, ia menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar program-program prioritas seperti Gratispol tetap bisa dijalankan tanpa mengorbankan kualitas.
Pemerintah daerah, tambahnya, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi momentum awal menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan partisipatif.
Di tengah berbagai keterbatasan fiskal, tekad untuk menjaga akses pendidikan tetap terbuka lebar menunjukkan komitmen Kaltim dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing.
[anr|anl|adv]