Infoaltim.id Tenggarong- DPRD Kukar melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sukses mengadakan seminar bertajuk Akselerasi JDIH dan Perlindungan Masyarakat Adat Kutai Kartanegara dalam Khazanah Nasional Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Minggu (24/11/2024) lalu.
Ada pun, seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Aji Muhammad Arifin, bersama kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Turut hadir Ketua DPRD Kukar Junaidi, Wakil Ketua III DPRD Junadi, sejumlah anggota DPRD Kukar, Asisten II Pemkab Kukar Ahyani Fadianur Diani, Rektor Unikarta Prof Ince Raden, Sekretaris DPRD Kukar M Ridha Dermawan, serta jajaran lainnya.
Sebagai narasumber utama, seminar menghadirkan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny Pesata Simamora, Deputi Sosial Budaya IKN Alimuddin, dengan Erwinsyah sebagai moderator.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum masyarakat adat Kukar dalam menghadapi perubahan besar seiring pembangunan IKN.
Para narasumber menekankan pentingnya akselerasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk mendukung pengakuan, pelestarian, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di wilayah Kukar.
Ketua DPRD Kukar Junaidi menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan keberlanjutan budaya masyarakat adat di tengah modernisasi IKN.
“Kehadiran IKN tidak boleh menggerus nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat lokal. Perlindungan hukum menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendokumentasikan hak-hak masyarakat adat, penguatan kolaborasi dengan IKN, serta pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal.
Melalui seminar ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, Kesultanan, dan masyarakat adat dapat terus terjalin untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kukar sebagai penyangga utama IKN.
[Adv|DPRD Kukar]