Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junaidi memberikan catatan penting terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berjumlah Rp 12 Triliun.
Menurutnya, ada beberapa fokus utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Yang menjadi catatan adalah bahwa memang ini dipokuskan pada banyak hal, satu bicara tentang mandatoris suspending yang menjadi kewajiban, terus yang kedua juga terkait tentang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kukar.
Ada pun, tiga sektor utama tersebut, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran.
Ia berharap agar evaluasi terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah menerima amanah anggaran dapat dilakukan secara maksimal.
“Kita berharap karena posisi pembahasan kita yang sudah kita jalankan, ke depannya ada evaluasi terhadap OPD-OPD yang sudah mendapat amanah anggaran,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan, jika ada OPD yang menghasilkan sisa lebih pembiayaan (silva), maka anggaran mereka harus dipangkas dan dialihkan untuk wilayah yang lebih strategis dan mampu menyerap anggaran lebih efektif.
“Jika anggaran itu menghasilkan banyak silva maka dia harus dipangkas anggarannya untuk tahun berikutnya sehingga diprioritaskan pada wilayah yang lebih strategis yang mampu menyerap anggaran lebih banyak,” katanya.
Selain itu, Junaidi menekankan pentingnya postur anggaran yang lebih terfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, terutama untuk memperkuat posisi pangan daerah.
“Posisi postur anggaran yang lebih prioritas sesuai dengan RPJM-nya itu pada pertanian dan perikanan dan kelautan yang terkait untuk memperkuat posisi pangan kita,” tutupnya.
[Adv|DPRD Kukar]