Infokaltim.id, Samarinda- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menindak anggota kepolisian jika terlibat dalam berbagai bisnis yang melanggar aturan.
Termasuk memberantas bisnis tambang ilegal, termasuk perjudian, serta menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
tidak hanya itu, Listyo Sigit pun memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas semua pelanggaran tindak pidana, mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), ilegal mining, penyalahgunaan BBM, dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat.
Hal itu diungkapkan Kapolri saat kegiatan conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes hingga Polda seluruh Indonesia pada Kamis (18/08/2022).
Dirinya juga memeberikan ultimatum keras kepada jajaran institusi Polri baik dari Kapolda, Direktur Hingga Kapolres jika ditemukan melakukan pelanggaran, dia tidak segan-segan untuk mencopot jabatan dari Mabes hingga Kapolres.
Listyo meminta jajarannya sejalan dan selaras dengan upaya pemberantasan kejahatan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua umum Kesatuan Mahasiswa Indonesia (Kesmi) Kaltim, Irwanto munawar mendukung serta mengapresiasi langkah Kapolri.
Irwanto mengatakan ketegasan Kapolri dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Dia mengingatkan ada 16 program prioritas Kapolri dan mengusung jargon presisi yang mestinya harus sejalan dan melekat di tubuh institusi polri.
Dalam amanat UU Nomor 2/2002, disebutkan Irwanto yang di dalamnya menjelaskan Polri bertugas antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“16 program prioritas Kapolri sudah jelas dan bahkan dalam amanat UU juga sudah di jelaskan. Kami ingin institusi polri kembali sesuai dengan amanat UU yang menjadi Polri Lembaga Negara yang seutuhnya bukan milik pribadi, kelompok, atau bahkan golongan,” ucap Irwanto.
Sejak kasus kematian yang menimpa di tubuh institusi Polri kepercayaan masyarakat terhadap polri menurun drastis.
“Kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun. Pastikan Polri bekerja untuk memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat,” katanya.
Pernyataan Kapolri tidak hanya berakhir pada ucapan semata, tapi perlu di kawal bersama baik dari elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat agar para pimpinan baik Kapolda dan Kapolres harus patuh pada aturan.
“Pernyataan Kapolri sudah lama ditunggu masyarakat indonesia, harusnya sejak awal dilantik Kapolri perintahkan razia judi hingga ilegal mining bentuk apapun harus diberantas,”ujarnya.
Irwanto Mahasiswa Fakultas Hukum Widyagama Samarinda mengingatkan, bahwa kasus Kalimantan Timur dengan maraknya tambang ilegal dan tempat perjudian sampai hari ini tidak ada berani tindak.
Dia berharap dengan adanya pernyataan resmi kapolri baik Kapolda hingga Kapolres secepatnya menindak.
“Sudah saatnya Kapolri menyatakan perang terhadap ilegal mining hingga perjudian yang sudahh menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Agar persepsi publik kian percaya bahwa Polri adalah lembaga negara bukan lembaga milik kelompok atau golongan tertentu.,” tutupnya.
[Irw | Ard]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
