Infokaltim.id, Samarinda- Polemik tahunan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi perhatian, terutama di Kota Samarinda.
Kali ini, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur angkat suara, menyoroti akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar daya tampung sekolah ketimpangan kualitas pendidikan.
Ketua Komisi IV, H. Baba, menyampaikan bahwa yang menjadi masalah utama bukanlah kurangnya ruang belajar, melainkan konsentrasi pilihan siswa pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap “favorit”.
“Faktanya, kapasitas sekolah di Samarinda sebenarnya mencukupi. Tapi banyak siswa hanya menargetkan segelintir sekolah unggulan. Ini mencerminkan ketimpangan mutu antar sekolah,” ujar H. Baba, Kamis (24/4/2025).
Ia menilai, jika seluruh sekolah di Samarinda memiliki kualitas yang relatif merata, maka fenomena “menumpuk di sekolah favorit” tidak akan terjadi.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pilihan pendidikan yang sama baiknya, tanpa harus berjuang masuk ke satu atau dua sekolah saja.
Komisi IV mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera bergerak cepat dalam upaya pemerataan mutu pendidikan.
Langkah ini dinilai penting agar label “favorit” tidak lagi menjadi acuan utama dalam memilih sekolah.
Selain menyoroti Samarinda, H. Baba juga membahas kekurangan sekolah di Balikpapan.
Sebagai respons, Pemprov Kaltim berencana menambah dua SMA dan dua SMK baru di kota tersebut. Rencana ini diharapkan bisa meredam tekanan akibat keterbatasan ruang belajar di wilayah pesisir itu.
Soal program pendidikan gratis (Gratispol), DPRD Kaltim menegaskan komitmennya.
Namun, tahun depan, fokus anggaran akan difokuskan pada pengadaan perlengkapan untuk siswa SMK kelas X mulai dari seragam, sepatu, hingga tas.
Dengan mengangkat isu kualitas secara merata dan penyediaan sarana baru di daerah padat, DPRD Kaltim berharap sistem pendidikan di provinsi ini bisa lebih adil dan inklusif.
“Tujuan kita bukan hanya menyelesaikan masalah PPDB sesaat, tapi membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas untuk semua anak di Kalimantan Timur,” tutup H. Baba.
[anr|anl|adv]