Infokaltim.id, Bontang- Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait standar pelayanan publik. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, mengingat kota kecil seperti Bontang memiliki APBD yang cukup besar, yang seharusnya memberikan manfaat lebih bagi warganya.
“Ini tentu menjadi evaluasi dan catatan bagi Pemerintah Kota Bontang. Dengan APBD yang cukup besar, masyarakat berhak mendapat standar pelayanan publik yang baik, baik di pemerintahan maupun dalam layanan sosial masyarakat,” ujar Andi Faiz.
Ia juga mengingatkan bahwa Bontang sebelumnya tidak pernah berada di posisi paling rendah dalam penilaian standar pelayanan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hal ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
“Kita harus memberikan standar pelayanan publik yang lebih baik, bukan hanya untuk memperbaiki peringkat, tetapi juga agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Andi Faiz berharap peningkatan standar pelayanan ini tidak hanya sekadar pencapaian peringkat, tetapi juga menciptakan kebermanfaatan yang nyata bagi kesejahteraan warga Bontang. Evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kota dan masyarakatnya di masa mendatang.
Diketahui, Kota Bontang berada di urutan delapan dalam penilaian Standar Pelayanan Publik (SPM).
Dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikutip pada Senin 14 Oktober 2024. Berikut rincian berdasarkan urutan nilai tertinggi, diantaranya Balikpapan (89,55), Berau (86,34), Samarinda (84,31) dan Kutai Kartanegara (82,05).K
emudian Mahakam Ulu (76,76), Kutai Timur (76,69), Kutai Barat (75,46), Kota Bontang (75,38), PPU (75,16), dan Paser (63,64).
Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat ke-3 dengan nilai 96,95. Hanya dikalahkan oleh Jawa Barat (98,53) dan Jawa Timur (98,43).
[Ryu|Adv DPRD Bontang]