Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid melaksanakan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI Dolly Kurnia untuk membahas keterlibatan masyarakat lokal di IKN Nusantara, di Balikpapan, Selasa (22/08/2023) kemarin.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Badan Otorita IKN Nusantara, dan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rasid menyampaikan sejumlah masukan dari hasil dialognya dengan masyarakat di Kaltim.
Kata dia, banyak masyarakat Kaltim yang memberikan masukan dan dukungan terkait pelaksanaan pemindahan IKN nantinya harus melibatkan masyarakat lokal di Kaltim serta wajib menjaga adat budaya di Kaltim.
Ia juga menyampaikan masukan masyarakat agar sejumlah peninggalan kesultanan di Kukar untuk diperhatikan termasuk kesultanan lain di Kaltim.
“Saya juga meminta kejelasan berkaitan dengan status beberapa kecamatan yang masuk di IKN, bagaimana kelanjutannya ke depan. Kemudian kelanjutan anggota DPRD yang sekarang ini masuk di Pileg Kukar. Kalau otorita sudah jalan dengan aturan yang ada, bagaimana status mereka, kan mereka masuk di Otorita IKN apakah masih masuk di Kukar.” ujarnya.
Karena hal itu, pertemuan tersebut juga membahas terkait perubahan RUU yang akan diselesaikan oleh DPR RI.
Ia berharap agar masukan dari masyarakat Kaltim pada pertemuan tersebut dapat diakomodir oleh pemerintah pusat demi kebaikan bersama.
“Adanya RUU tentu ada keuntungan bagi kita di Kukar. Ketika masyarakat Kukar dan Kaltim dilibatkan dalam pekerjaan di IKN maka budaya akan tetap dilestarikan, wilayah adat di PPU, Paser dan Kukar harus memperhatikan adat budaya,” pungkasnya.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]