Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi berencana mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memangkas anggaran yang tidak jelas.
“Dua minggu ini, kita akan panggil OPD Rekanan Komisi 2. Kita akan tanyakan apa yang sudah dikerjakan di 2024. Apa masalahnya, apa yang belum. Dan kita minta rencana kegiatannya untuk 2025. Supaya kita bisa evaluasi per 3 bulan,” ujarnya.
Iswandi menegaskan akan lebih kritis dalam membedah anggaran. Ia akan mencermati apakah ada kebocoran anggaran dan memastikan penganggaran tepat sasaran. Rencananya, dalam pembahasan RAPBD nanti, Komisi II akan mengkaji secara detail apakah ada perubahan anggaran, terutama di sektor pendidikan.
“Saya selalu minta, sampai sekarang saya minta, mana buktinya ini. Saya mau lihat ini, apakah ada perubahan anggaran. Terutama pendidikan tadi, dengan program MBG ini. Berapa yang dipangkas, berapa yang tidak,” tegas Iswandi.
Terkait dengan anggaran perjalanan dinas yang kerap disoal, politisi PDI Perjuangan ini menyebut akan melihat dulu urgensinya. Perjalanan dinas yang tidak jelas dan hanya menghabiskan anggaran menurutnya wajib dipangkas. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan dinas yang dilaksanakan di hotel.
“Saya sih tidak terlalu setuju juga. Kalau mereka punya kantor tanpa pemerintah, kenapa harus ke sana? Ngapain ke sana? Membuang-buang duit aja. Yang begitu-begitu ya harus dipotong,” cetusnya.
Selain itu, Iswandi juga berjanji akan mengevaluasi kinerja OPD terkait temuan, jika memang ada OPD yang lalai atau kinerjanya buruk, Komisi II tidak segan meminta Wali Kota untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan perombakan pejabat.
Secara keseluruhan, Iswandi mengapresiasi masukan dari mahasiswa dan berkomitmen untuk memperjuangkannya. Ia meminta mahasiswa untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah serta DPRD sebagai kontrol sosial.
[Arya|Anl|Adv]