Infokaltim.id Samarinda- Dalam upaya pengendalian banjir, Pemerintah Kota Samarinda intensif melakukan penertiban di sejumlah pemukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, mendukung langkah ini dan menegaskan pentingnya pembebasan lahan di kawasan hijau untuk normalisasi sungai.
Angkasa, politikus PDIP, mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap calon legislatif (caleg) yang memanfaatkan situasi penertiban untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. “Masyarakat harus bijak menyikapi tawaran bantuan dari caleg dalam situasi penertiban. Jangan mudah percaya karena pemukiman di bantaran sungai harus ditertibkan sebagai bagian dari kawasan hijau,” ujar Angkasa.
Ia menjelaskan bahwa pemukiman di bantaran sungai seharusnya tidak diisi dengan bangunan atau pemukiman, mengingat risiko banjir dan kebijakan pemerintah untuk menjaga kawasan tersebut sebagai area hijau. “Pada akhirnya, bangunan di bantaran sungai akan dibongkar, dan pemerintah akan memberikan dana kerohiman kepada warga terdampak,” tambahnya.
Angkasa juga menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang kawasan yang tidak boleh dihuni, seperti pinggiran sungai, sebagai langkah pencegahan dan perlindungan lingkungan. “Kami mendorong penerapan cara-cara kemanusiaan dan edukasi kepada masyarakat agar memahami kawasan mana yang seharusnya tidak dihuni,” tutup Angkasa.
[Anl|Ads]