Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai (Kukar), Baharuddin memberikan catatan khusus kepada Disdikbud atas lambannya pelaksanaan anggaran pendidikan di APBD murni Kukar 2023. Hal itu ia dia ungkapkan setelah mendengarkan laporan dari perwakilan Disdikbud Kukar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi IV DPRD Kukar, Senin (18/09/2023) kemarin.
Kata Baharuddin, lambannya realisasi kegiatan di anggaran murni 2023 oleh Disdikbud Kukar karena minimnya SDM atau tenaga Pejabat Pembuat Komitmen.
“Karena itu alasannya, kita sarankan untuk memberikan anggaran peningkatan SDM bagi para pejabatnya. Jangan dibiarkan kekurangan, sementara anggarannya ada karena kita butuh SDM itu,” ujarnya.
Karena besarnya APBD Perubahan 2023 Kukar, Ia pun mendorong agar keterlambatan tersebut tidak lagi ada di tahun mendatang. Di APBD Perubahan ini, Komisi IV DPRD Kukar, kata Baharudin menyarankan agar Disdikbud memperbanyak kegiatan fisik. Soalnya, sampai pertengahan September ini realisasi kegiatan Disdikbud baru mencapai 85 persen.
“Kami minta banyak kegiatan fisik, alasannya karena kegiatan ini cukup pendek sementara pekerjannya tidak bisa dilaksanakan secepat mungkin. Kalau tidak terlaksana sekarang maka harus diprioritaskan di murni 2024 sehingga tidak lagi ada alasan kekurangan waktu,” kata Baharuddin.
Tak hanya itu, Komisi IV DPRD Kukar juga menyarankan Disdikbud Kukar untuk membangun dan merawat fasilitas gedung sekolah di beberapa kecamatan, seperti pembangunan ruang kelas baru di Kecamatan Loa Kulu, Anggana, Muara Badak dan Samboja.
“Termasuk SMP 8 di Muara Badak dan SMP 4 di Anggana. Ini kalau tidak terlaksana akan berakibat, ini harus dilaksanakan 2024 supaya enggak molor lagi,” tuturnya.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
