Infokaltm.id, Penajam- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten PPU yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa, (18/03/2025)
Dalam Rakor ini Bupati PPU juga didampingi Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar dan Asisten I Bidan Pemerintahan dan Kesra Kabupaten PPU, Nicko Herlambang. Acara ini diikuti seluruh camat, lurah dan Kepala Desa se Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar dalam rangka untuk berkolaborasi menyatukan visi pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten PPU.
” Mari satukan gagasan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Kita bisa sama-sama berkolaborasi menyatukan visi pembangunan di daerah,” kata Mudyat Noor.
Mudyat Noor mengatakan seluruh aparat pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik.
Menurutnya, sejauh ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dinilai masih kurang baik. Hal ini sambung dia, menjadi tugas bersama mulai camat, kelurahan hingga desa yang ada di PPU bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dapat meningkat.
” Yang dapat merubah itu siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita bisa buktikan bahwa kita bisa membangun daerah tanpa melakukan hal yang aneh-aneh, saya pikir Insya Allah masyarakat akan percaya kepada kita, itu yang paling saya harapkan,” ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan ini Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengatakan bahwa pentingnya kedisiplinan bagi aparatur sipil negara (ASN) baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga desa yang ada di Kabupaten PPU.
Waris mengatakan disiplinan merupakan Kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu disiplin harus muncul mulai dari individu masing-masing ASN tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
” Terkait kedisiplinan ini manjadi perhatian serius pemda PPU kedepan. Undang-undang yang mengatur juga sudah sangat jelas, kami bersama bapak bupati tidak mau lagi melihat ada ASN kita tidak disiplin,” tegas Waris.
[hms|pro|anl|adv]