Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan bahwa rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun sekolah tingkat SMA perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Seperti kita ketahui kalau tingkat SMA itu urusannya provinsi ya kan, pemerintah kota itu hanya SD sampai SMP,” ungkap politisi PKS dari Dapil 2 ini menanggapi rencana Wali Kota Andi Harun untuk membangun sekolah unggulan hingga tingkat SMA melalui yayasan.
Samri Shaputra menilai niat Wali Kota untuk terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga tingkat SMA merupakan hal yang positif, namun perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. “Tapi Pak Wali Kota mungkin mau membangun komunikasi, supaya bisa juga merambah ke tingkat SMA,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samri menekankan pentingnya memahami batasan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan. “Ya nanti gimana komunikasinya, tapi kalau kita untuk saat ini bicara batasan, kan sudah masing-masing punya batasan ya kan, SD, SMP,” ujarnya.
Meski demikian, Samri tidak menolak upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA. “Ya SD SMP kita urusin sudah lelah. Tapi gak apa-apa, namanya juga berjuang, berusaha untuk kebaikan masyarakat San Marinda, ya gak apa-apa, no problem,” katanya.
Diketahui, pasca implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pendidikan dasar (SD dan SMP) tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pernyataan Samri Shaputra ini menjadi penting dalam konteks pelaksanaan program pendidikan di Kota Samarinda, terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi. Koordinasi yang baik antara kedua tingkat pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda secara keseluruhan.
[Arya|Anl|Ads]