Infokaltim.id, Samarinda- Jajaran Komisi III DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak pengembangan perumahan Premiere Hills di Jalan MT.Haryono karena pembangunan tersebut dianggap belum mengantongi izin lengkap.
Bahakan pihak pengembangan perumahan tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga menjadi korban dampak pembangunan perumahan itu adalah warga di M. Said, karena saat hujan lumpur akan membanjirikawasan tersebut.
Komisi III DPRD Samarinda juga telah melakukan monitoring kelapangan dan menemukan berbagai macam pembangunan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan, bahakan pembuangan air juga tidak ditapung satu tempat, sehingga warga M. Said mendapatkan dampaknya.
Hadir dalam pertemuan tersebut juga dari pihak Pemkot Samarinda, seperti Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, bahwa aktivitas pembangunan perumahan elit itu sudah ditegur oleh pihak DLH Samarinda dan PUPR telah menghentikan proses pembangunannya.
“Dan itu sudah batasi dengan polis line artinya tidak boleh ada lagi aktivitas lagi disana,” ujarnya, Senin (13/02/2023).
Dalam rapat tersebut, kata Angkasa pihaknyan menginginkan ada solusi, datangkan tim teknis dan ahli dalam memaparkan proses pembangunan perumahan tersebut.
“Tapi hadir hanyalah manejer, tentu teknis pembangunan mereka tidak kuasai, mereka tidak bisa menggambarkan,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menyebutkan, karena pihak pengembangan perumahan tidak bisa menjawab secara detail mengenai proses pembangunan secara teknis, tentunya pihak Komisi III DPRD Samarinda akan mengagendakan kembali sekaligus mendatangkan tim dan para ahlinya.
“Pertemuan selanjutnya kami ingin tim teknis hadir, supaya kami mendengarkan pemaparan pembangunan perumahan itu,” ujarnya.
[Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
