Infokaltim.id, Samarinda- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Choiri Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/05/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Arifah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan tiga program prioritas nasional Kementerian PPPA yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI) Perluasan Fungsi Call Center SAPA 129, serta Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
“ini menjadi momentum strategis untuk mempererat kemitraan antara pusat dan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya Indonesia yang ramah perempuan dan anak, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi,” ujar Menteri Arifah.
Ruang Bersama Indonesia merupakan pengembangan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui layanan edukatif, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Program ini dirancang untuk menjangkau langsung masyarakat desa, terutama di wilayah dengan indeks pembangunan gender yang masih memerlukan perhatian.
Call Center SAPA 129 dikembangkan dengan pendekatan berbasis geolokasi untuk memastikan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Sementara Satu Data Gender dan Anak Berbasis Desa bertujuan menciptakan sistem data yang akurat dan menyeluruh hingga tingkat desa, guna mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berbasis bukti.
Menteri Arifah juga mengajak seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Kaltim, untuk memperkuat komitmen terhadap program-program tersebut.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama memperkuat kebijakan dan program yang responsif serta inklusif,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menyambut langsung kedatangan Menteri PPPA dan menyampaikan kesiapan penuh Pemprov Kaltim dalam mendukung dan mengintegrasikan ketiga program prioritas nasional tersebut ke dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami percaya bahwa perempuan dan anak adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Maka, kami akan terus memperkuat kebijakan yang berpihak dan membangun sistem pendukung yang nyata hingga ke desa-desa,” tegasnya.
Upaya penguatan Pemprov Kaltim pun sejalan dengan komitmen dalam mengakselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Bumi Etam.
Pemprov Kaltim telah menginisiasi sejumlah langkah percepatan, termasuk penguatan regulasi daerah yang berperspektif gender, peningkatan kapasitas dalam perlindungan anak, serta pembentukan unit layanan terpadu di berbagai kabupaten/kota.
“Tentunya, dengan semangat sinergi dan gotong royong ini, kita optimis Kaltim mampu menjadi akselerator perubahan menuju Kaltim yang lebih setara, inklusif, dan tangguh dari hulu ke hilir,” pungkas Rudy.
Nampak hadir dalam momen ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPA RRI Pribudiarta Nur Sitepu, Forkopimda Kaltim, Asist Deputi layanan PPA, Walikota Bontang Neni Moernaeni, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Pimpinan Perangkat Daerah Kaltim, serta seluruh undangan.
[hms|anl|adv kominfo kaltim]