Infokaltim.id, Tenggarong- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-10 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, pada Senin (24/07/2023).
Dalam rapat tersebut para anggota dewan mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2022.
Pimpinan rapat atau Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menjelaskan sebelumnya ia mengaku telah membahas LKPJ Bupati Kukar tahun 2022 pada saat rapat Banggar beberapa waktu lalu.
Beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu anggota DPRD Kukar menyoroti dua isu terkait angka kemiskinan dan infrastruktur di Kukar.
Kata dia, isu tersebut didorong untuk dijadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Mudah-mudahan tahun 2023 ini pelan-pelan kita benahi sampai menurunnya angka kemiskinan di Kukar. Ini harus diperhatikan pemerintah kabupaten,” ungkap Rasid
Ia menyebutkan Banggar telah memaksimalkan sejumlah anggaran untuk menekan angka kemiskinan di Kukar. Rasid pun berharap angka kemiskinan di Kukar diyakini perlahan menurun.
“Kita sudah memaksimalkan anggaran. Semoga ke depan masyarakat miskin di Kukar bisa berkurang lagi karena kita sudah memaksimalkan anggarannya,” pungkasnya.
[Rfr |Anl|Ads DPRD Kukar]