Infokaltim.id, Tenggarong– Jajaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan sejumlah rencangan peraturan daerah (Raperda) untuk dilakukan pembahasan oleh masing-masing panitia khusus (pansus) yang akan ditunjuk.
Penetapan Raperda tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD Kukar baik yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kukar maupun yang inisiatif DPRD Kukar.
Pengajuan sejumlah Raperda tersebut sebagian merupakan luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
Adapun Raperda insiatif jajaran DPRD Kukar yaitu Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kukar Nomor 3 Tahun 2020 terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda), Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan serta Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kukar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Kemudian, dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar menyetujui seluruh Raperda yang akan digarap jajaran DPRD Kukar.
Selain itu Jajaran DPRD Kukar juga membahas Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kutai Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang.
Sementara pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kukar juga menanggapi terkait Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda), Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan; serta Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kukar dalam memastikan setiap kebijakan dan regulasi daerah dapat dibahas secara komprehensif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Melalui rangkaian rapat paripurna dan rapat kerja tersebut, DPRD Kukar terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Kukar dalam menghasilkan regulasi yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta perlindungan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada paripurna tersebut jajaran DPRD Kukar sekaligus melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti pembahasan Raperda sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah untuk dilakukan kajian hingga dibentuk menjadi Perda melalui Rapat Paripurna nantinya.