Menyambut KPK dan BPKP RI ke Kaltim, Hadi Mulyadi Optimis Pemindahan IKN akan Segera Terealisasi

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI), Kejaksaan Agung RI, Bareskrim Polri, serta TNI yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Infokaltim.id/Ist)

Infokaltim.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim,  Hadi Mulyadi,  didampingi Kapolda Kaltim Irjen Polisi Imam Sugianto, Wakapolda Brigjen Polisi  Hariyanto, Kepala Dinas PUPR Kaltim beserta instansi terakit lainnya,  menyambut kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI), Kejaksaan Agung RI, Bareskrim Polri, serta TNI yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, Jumad (11/02/2022).

“Semoga tidak ada permasalahan lahan, sehingga IKN Nusantara segera dibangun, karena lebih cepat lebih baik,” ucap Wagub Hadi Mulyadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu optimis pemindahan IKN segera terealisasi dan dampaknya bisa  dirasakan masyarakat Kaltim, bahkan Kalimantan dan wilayah Indonesia bagian timur, sebagaimana majunya Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN Nusantara akan interkoneksi dengan kabupaten kota di Kaltim. Artinya, tidak hanya membangun IKN saja, tetapi terkoneksi dan merata seluruh daerah di Kaltim, terutama Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara serta daerah lainnya,” papar Hadi.

Dia juga menambahkan , sesuai data BPS, penduduk Kaltim berjumlah 3,8 juta jiwa. Dengan beragam etnis/suku dan agama, sehingga Kaltim yang dikenal sebagai miniatur Indonesia. Dengan keberagamannya, didukung toleransi umat beragama yang tinggi, kerukunan etnis, adat, istiadat dan kebudayaan yang saling menghormati. Situasi serta kondisi daerah yang senantiasa aman dan damai, menjadi salah satu faktor kepercayaan Presiden RI kepada Provinsi Kaltim untuk dijadikan sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia.

[Asg|Adv Diskominfo Kaltim]