Infokaltim.id, Bontang– DPRD Kota Bontang mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas di sisa waktu tahun 2024. Desakan ini muncul akibat rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024, terutama di sektor belanja modal dan operasional, yang masih jauh dari target hingga Oktober 2024.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan kekhawatirannya terhadap lambannya kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran. Selama dua bulan terakhir, DPRD telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memantau perkembangan serapan anggaran tersebut.
“Serapan anggaran hingga saat ini masih rendah, terutama di sektor belanja modal dan operasional. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena jika dibiarkan, program-program prioritas tidak akan berjalan optimal,” ungkap Andi Faiz pada Kamis (17/10/2024).
DPRD Bontang telah mengalokasikan sekitar Rp 605 miliar untuk program-program prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta proyek perumahan. Namun, lambatnya pelaksanaan program dikhawatirkan akan berdampak pada tidak maksimalnya manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, anggaran belanja modal tahun ini mencapai Rp1,2 triliun, sementara belanja operasional sebesar Rp2,1 triliun. Realisasi yang rendah memicu kekhawatiran akan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di akhir tahun.
Sekda Bontang, Aji Erlynawati, mengonfirmasi bahwa pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog akan segera dilaksanakan sebagai upaya percepatan serapan anggaran. “Dengan diterapkannya e-Katalog, kami harap program-program yang tertunda bisa segera dilaksanakan sehingga target serapan anggaran tercapai sebelum akhir tahun,” jelasnya.
Andi Faiz menegaskan pentingnya monitoring berkelanjutan oleh Sekda untuk memastikan OPD bekerja sesuai target. DPRD Bontang berharap agar tidak terjadi SiLPA yang besar di akhir tahun akibat keterlambatan pelaksanaan program.
“DPRD akan terus memantau dan mendorong OPD agar memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disahkan. Jangan sampai ada SiLPA yang tinggi di penghujung tahun,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, DPRD Bontang menuntut percepatan pelaksanaan program-program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]