Infokaltim.id, Samarinda – Pelabuhan Penyeberangan Karingau, Kota Balikpapan akan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama seluruh OPD tingkat provinsi belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim AFF Sembiring membeberkan beberapa dasar hukum yang mendasari upaya optimalisasi tersebut.
“Antara lain UU Nomor 23/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU 17/2018 tentang pelayaran, dan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selain itu kami mengharapkan saran, masukan, dan tanggapan dari Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kaltim terkait upaya peningkatan PAD dari optimasilasi tersebut.” beber Sembiring saat ditemui di lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (26/04/2022).
Pada kesempatan serupa, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Prof HM Aswin mendukung rencana optimalisasi peran Pemprov Kaltim dalam pengelolaan pelabuhan penyebrangan kendaraan dan distribusi barang di Kota Minyak ini.Aswin menambahkan, Pemprov Kaltim juga harus memenuhi beberapa aspek legal yang menjadi poin penting untuk mengoptimalkan PAD.Adapun upaya tersebut harus dipenuhi sebelum melakukan optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau untuk meningkatkan PAD dari sektor perhubungan.
“Terutama di awal harus mengindentifikasi terhadap dasar hukum yang telah ada dan kedepan mempersiapkan aspek legal pendukung,” tambah Aswin
[Rzf|Adv|Adv Diskominfo Kaltim]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
