Infokaltim.id, Bontang- Beberapa wilayah di Bontang, belum memiliki Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dari hasil Rapat Lintas Sektor di Kecamatan Bontang Selatan, salah satu kendala pembangunan Posyandu yakni kondisi lahan yang belum clear atau pembebasan lahan.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bontang Heri Keswanto mengatakan hal itu kembali ke pemerintah setempat, dalam hal ini yakni Kelurahan.
“Karena memang lahan ini agak sulit, ketika mau dibeli, naik harganya, ketika lahan itu tidak digunakan harganya murah sekali,” terang Heri saat ditemui belum lama ini.
Menurutnya, persoalan lahan, merupakan persoalan yang sulit. Karena ketika pemerintah ingin membeli lahan itu, warga langsung menaikkan harganya dengan lebih tinggi.“Ini harus kita beri pemahaman kepada warga, kalau ingin menjual lahan kepada pemerintah, jangan terlalu sulit karena ini untuk kepentingan masyarakat,”ujarnya.
Dijelaskan Heri, biasanya pemerintah sudah mengalokasikan anggaran di tahapan perencanaan untuk pembebasan lahan. Tetapi saat di kondisi lapangan, harganya langsung naik seketika.
“Ini baru masalah lahan, belum lagi persoalan lainnya, seperti izin dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Heri berharap, persoalan lahan ini tidak selalu menjadi hambatan dalam setiap rencana pembangunan di Bontang. Karena bukan saja masalah lahan untuk Posyandu yang banyak menjadi kendala, melainkan lahan lainnya, seperti lahan untuk pembangunan kantor kelurahan, yakni di Kelurahan Berbas Pantai, juga lahan untuk pembangunan folder di wilayah Kelurahan Tanjung Laut yang juga sempat bermasalah.
“Semoga masyarakat bisa mendukung pembangunan di Kota Bontang, dengan tidak adanya persoalan sengketa lahan di wilayah manapun di Kota Bontang,” harap Heri.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]