Infokaltim.id, PPU– Jembatan Pulau Balang di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan segera dioperasikan, memberikan konektivitas yang sangat dinantikan seiring dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyampaikan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah PPU, khususnya di kawasan Benuo Taka seperti Babulu dan Waru.
Bijak menyatakan bahwa dampak dari pembukaan jalur penghubung baru ini harus diantisipasi dengan cermat.
“Ini adalah risiko yang harus kita antisipasi dengan baik. Kita perlu studi mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya memberikan manfaat pada satu sisi tapi juga merata,” ujarnya, Senin (14/10/2024).
Ia menekankan pentingnya langkah proaktif untuk menghindari ketimpangan pembangunan yang bisa merugikan daerah-daerah tertentu.
Bijak menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut harus diatasi dengan upaya konkret, bukan hanya sekadar wacana. Ia menyarankan agar revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU mencakup rencana pembangunan jembatan penghubung tambahan, seperti di kawasan Sungai Riko dan Nipah-Nipah yang mengarah ke Balikpapan, untuk mendukung distribusi pembangunan yang lebih merata.
“Dari diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi, belum ada pembahasan mengenai ini, tapi kita harus memanfaatkan kewenangan lokal untuk mengamankan rencana ini di RTRW,” tambah Bijak. Ia menilai bahwa inisiatif ini penting untuk memastikan semua wilayah di PPU dapat merasakan manfaat dari perkembangan infrastruktur baru.
Pemindahan IKN dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti Jembatan Pulau Balang, menurut Bijak, dapat menjadi berkah bagi PPU, terutama bagi wilayah di sekitar jembatan yang berpotensi mengalami peningkatan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Namun, ia berharap bahwa manfaat tersebut tidak hanya terpusat pada satu area, tetapi bisa dirasakan di seluruh wilayah PPU.
Bijak menyatakan komitmennya untuk mendorong alokasi anggaran guna mendukung pembangunan jembatan tambahan di RTRW sebagai langkah strategis mengamankan pemerataan dan integrasi pembangunan. Hal ini dianggap krusial agar perkembangan di PPU dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.
“Ini adalah momen untuk kita mengoptimalkan setiap kesempatan pembangunan yang ada, menjamin keadilan distribusi pembangunan yang tidak hanya terfokus pada satu titik,” pungkas Bijak. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, diharapkan PPU dapat tumbuh secara inklusif, memastikan setiap wilayah memiliki akses yang sama terhadap peluang pembangunan.
[rsm|anl|ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
