Infokaltim.id, Tenggarong- PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sy. Vanesa Vilna turut menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Camat, Lurah, Kades dan RT dalam melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Ruang Serba Guna Pemkab Kukar, Selasa (11/04/2023).
Vanesa menjelaskan FKP Regsosek tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo tahun 2022 terkait strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Beberapa permasalah di lapangan, kata Vanesa berkaitan dengan validasi data program bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran.
Hal tersebut berpengaruh terhadap angka statistik kemiskinan di daerah yang tidak bergerak secara signifikan.
“Anggaran dari kementrian dan daerah sudah digelontorkan untuk bantuan program kemiskinan, meski ada penurunan namun tidak terlalu signifikan,” ujar Vanesa.
Sehingga hal itu juga, kata Vanesa, presiden mengarahkan Bappenas dan Badan Pusat Statistik untuk memvalidasi ulang data melalui Regsosek sejak Oktober 2022 lalu.
“Hasil dari pendataan awal itu yang kemudian dilaksanakan FKP Regsosek oleh seluru Kades,” sambungnya.
Disebutkan ada empat kategori miskin yang telah ditentukan, pertama sangat miskin, kemudian, miskin, rentan miskin dan tidak miskin.
Vanesa menjekaskan dari keempat kriteria tersebut akan dijadikan referensi oleh pemerintah untuk penerimaan bantuan program terutama penanggulangan kemiskinan.
“Intinya Regsosek ini adalah validasi data untuk kesejahteraan masyarakat di Kukar,” ucapnya.
Vanesa berharap kepada para ketua RT maupun Kades agar terlibat langsung di masyarakat untuk memastikan proses validasi data di lapangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Peran RT dan desa sangat penting, karena mereka menghafal penduduknya. Karena mereka juga yang tahu pakah masyarakatnya masuk kategori miskin atau sangat miskin,” pungkasnya.
[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar].