Infokaltim.id, Tenggarong- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah melalui Audiensi dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo didamping para Eselon 1 dan 2 dilingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Zoom Meeting, Kamis (21/4/2022).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Edi Damansyah menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan sektor pertanian di Kukar diantaranya masih terkendalanya lahan yang semula dikuasai izinnya oleh pihak investor, namun tidak dikelola dengan baik sehingga izin tersebut dilakukan pencabutan oleh pemerintah daerah.
“Bapak menteri (Syahrul Yasin Limpo-red), saya laporkan bahwa sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sudah dilakukan pencabutan IUP dikarenakan lahan tdiak tidak dikelola dengan baik, namun izin HGU-nya sampai sekarang masih berproses dan dievaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” katanya.
Menurut Edi Damansyah, Kukar sudah merencanakan lahan pertanian tersebut akan dijadikan sebagai percontohan baru dengan skema pola kemitraan, sehingga lahan-lahan tersebut menjadi produktif di Kutai Kartanegara dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam.
“Terima kasih atas respon Kementan RI terkait lahan tersebut. Ini merupakan bagian dari perlindungan kepada rakyat. Jangan sampai nantinya tanah rakyat itu kembali dikuasai lagi oleh investor,” ujarnya.
Mendengar apa yang disampaikan bupati Kukar Edi Damansyah, Mentan RI Syahrul Yasin Limpo langsung menanggapi dan mengapresiasi atas persiapan lahan pertanian di Kukar dan atas usulan tersebut pihaknya akan segera membahas dan mengeluarkan rekomendasi yang dimaksud.
“Langkah perlindungan tanah rakyat yang dilakukan pemkab Kukar ini sangat bagus, dan apa yang diharapkan dalam pengembangan pertanian, saya katakan bahwa saya selalu bersama bupati dan dalam waktu dekat rekomendasi itu akan dikeluarkan,” jawabnya.
Pihak kementerian bakala merekomendasikan masalah tersebut yang bersifat umum dan maunya siapkan lahan pertanian 10 ribu Ha, jangan 5 ribu ha, itu level camat saja.
“Kemungkinkan dilakukan bupati itu, hanya saja jangan masuk di lahan yang bermasalah, karena waktu kita ini sangat sempit dan perlu dimatangkan saja, misalnya lahan pertanian, peternakan dan lainnya, silahkan dikoordinasikan dengan Dirjen masing-masing yang membidangi,” katanya.
Ditambahkan Mentan Syahrul Yasin Limpo, bahwa dalam dua tahun terakhir ini RI tidak lagi impor beras melainkan pencapaiannya surplus di 9 juta ton.
“Saya mengajak bupati, tidak ada kabupaten yang tidak boleh ekspor, semuanya boleh ekspor ini kesempatan bagi bupati, kembangkan pertanian dan hasilnya silahkan di ekspor, misalnya jagung, kedelai yang saat ini harganya sangat bagus Rp10.400/Kg dan komoditas lainnya,” ajaknya.
[Rzf|Sdh|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
