Infokaltim.id, Samarinda- Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah, yang menjadi salah satunya yaitu melakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis (30/03/2023).
Sekertaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan pelaksanaan SPBE ini harus menjadi perhatian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim, terutama OPD bersifat teknis. Seperti bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum.
Menurut dia, ke depan SPBE ini mampu mendukung pelaksanaan manajemen pemerintahan dengan berbasis elektronik. Artinya, pendataan yang diperlukan masyarakat sudah bisa diakses dengan mudah secara digital.
“Saat ini memang baru rapat koordinasi pertama. Kedepan kita harapkan, ketika pelaksanaan SPBE aktif, maka bukan lagi berbicara masalah infrastruktur digital tetapi manajemen pemerintahan yang menggunakan system digital, sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah,” pesannya usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) I SPBE yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim,
Dalam kesempatan itu, Sekda berharap tidak ada alasan program SPBE ini tidak didukung seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. Karena, program tersebut bagian dari program Pemerintah Pusat yang juga akan dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi(MENPANRB).
“Artinya, ke depan Pemprov Kaltim terus berupaya agar seluruh OPD dapat memahami tujuan dan fungsi pelaksanaan SPBE bagi pemerintahan. Sebab, melalui SPBE dapat mengentaskan kemiskinan,”tuturnya.
Dengan demikian, data yang diberikan dalam SPBE menjadi rujukan untuk membantu masyarakat Kaltim terutama penanganan kemiskinan. Misal, bagaimana data usia sekolah, angka pengangguran hingga pendapatan masyarakat.
“Kedepan diharapkan OPD bisa memberikan data lengkapnya melalui Tim Koordinasi SPBE Pemprov Kaltim. Karena, tujuan dari SPBE ini juga mendata seluruh program strategis yang dilaksanakan seluruh OPD masing-masing. Jadi, semua harus satu kesatuan,” jelasnya.
[Asg|Anl|Ads Kominfo Kaltim]