Infokaltim.id, Bontang- Hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang masih dipimpin oleh ketua dan wakil ketua sementara. Pengesahan pimpinan definitif sedang menunggu Surat Keputusan (SK) dari partai politik yang memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu.
Ubayya Bengawan, Anggota DPRD Kota Bontang, menjelaskan bahwa penundaan ini tidak mempengaruhi proses kerja dewan, termasuk penyusunan tata tertib.
“Penetapan pimpinan definitif adalah hak mutlak partai politik yang memenangkan pemilu,” jelas Ubayya saat diwawancarai baru-baru ini.
Prosedurnya melibatkan partai politik pemenang yang meraih suara terbanyak, yaitu tiga partai teratas. Partai-partai ini bertanggung jawab mengusulkan kader yang akan menduduki posisi ketua dan wakil ketua.
“Contohnya, untuk Partai Golkar, Andi Faizal telah ditunjuk sebagai Ketua DPRD Bontang. Setelah itu, SK dari partai akan dikirim ke Sekretariat DPRD (Sekwan) dan diteruskan ke Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan melalui SK Gubernur,” ungkap Ubayya.
Selain Golkar, dua partai lainnya yang memenangkan suara terbanyak dalam Pemilu 2024, yaitu PKB dan PDI-P, juga harus segera mengajukan nama-nama untuk posisi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Pengajuan nama calon tersebut sepenuhnya merupakan ranah dari masing-masing partai politik dan Sekwan, tanpa kaitan langsung dengan Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib).
Ubayya menambahkan, setelah pimpinan definitif ditetapkan, DPRD Bontang bisa segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang merupakan komponen penting untuk menjalankan fungsi dewan secara efektif.
“Golkar sudah menetapkan Andi Faizal sebagai Ketua DPRD Bontang definitif. Namun, untuk efisiensi, alangkah baiknya jika semua partai pemenang Pemilu, seperti PKB dan PDI-P, mengusulkan calonnya secara bersamaan ke Gubernur,” pungkas Ubayya.
Proses ini diharapkan segera selesai agar pimpinan definitif DPRD Bontang bisa segera menjalankan tugasnya dengan optimal.
[Ryu|Adv DPRD Bontang]